FGD for Policy Recommendation

Pekanbaru
Message07.03.2016

Rangkaian Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah formulasi kebijakan perubahan iklim kali ini diadakan di Hotel Aryaduta, Pekanbaru pada 2 Maret 2016 lalu. FGD yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah, LSM, mahasiswa dan juga wartawan ini khususnya membahas permasalahan lahan gambut dan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Peresmian Badan Restorasi Gambut oleh pemerintah sejak Januari 2016 lalu perlu ditindaklanjuti dengan rumusan diskusi yang dapat menjadi referensi kebijakan.

Sebagai pembuka diskusi, Dr. Sabarno dari Balai Lingkungan Hidup Riau mengungkapkan salah satu kendala kebijakan Masterplan Lahan Gambut adalah belum disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga moratorium sulit untuk diterapkan. Di lain pihak, Provinsi Riau memiliki dana APBD yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi secara makro yang juga baik.

Diskusi berjalan dengan cukup interaktif. Hadir sebagai perwakilan dari Sekolah Tinggi Agama Islam H. Lukman Eddy, H. Syahrial memaparkan permasalahan konsesi lahan di Provinsi Riau yang sebagian besar menjadi milik perusahaan penghasil pulp kertas dan kelapa sawit. Dalam hal ini, tanggung jawab perusahaan-perusahaan besar tersebut patut dipertanyakan, mengingat kebakaran hutan di Riau yang telah terjadi selama 17 tahun terakhir. Salah satu kebakaran hutan terpanjang di Riau terjadi pada tahun 2015 lalu, yaitu selama kurang lebih 6 bulan.

Kerugian yang disebabkan oleh kebakaran hutan tidak hanya kerugian materi. Salah satu peserta diskusi menyoroti kerugian non-materiil lainnya, seperti penyakit infeksi saluran pernafasan yang diderita oleh anak-anak yang dapat berujung pada persoalan “lost generation” di masa mendatang. Oleh karena itu, kontrak politik pejabat menjadi sangat penting agar publik turut dapat menagih janji-janji mereka saat menjabat.

Dikenal sebagai daerah sawit, Provinsi Riau sebenarnya memiliki potensi lainnya. Salah satu perwakilan organisasi kepemudaan mengungkapkan potensi Bagan Siapi-Api sebagai daerah penghasil ikan terbesar sehingga kejayaannya perlu dikembalikan. Menanggapi hal ini, Program Officer FNF, Muhamad Husni Thamrin mengungkapkan pentingnya perubahan basis ekonomi Provinsi Riau yang dapat mulai mengembangkan budidaya perikanan. Selain itu, sudat saatnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau turut mengembangkan risetnya untuk produk-produk turunan yang ramah lingkungan.

Diskusi kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan poin penting oleh moderator Billy Ariez:

  • APBD Riau yang cukup besar sehingga perlu dimaksimalkan untuk penanganan dan pencegahan kebakaran hutan
  • Perlunya pendekatan adat (pendekatan Melayu) dalam membina masyarakat
  • Solusi dan inovasi industri besar melalui produk turunan yang ramah lingkungan
  • Pentingnya penetapan kebijakan RTRW untuk konservasi lahan gambut
  • Peran Perguruan Tinggi sebagai garda depan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Selain itu, kehadiran pusat studi keilmuan dan pengembangan masyarakat terkait lahan gambut dan kelapa sawit juga perlu dimulai di Riau.

IMG_4326IMG_4320