FGD Tentang Kebakaran Hutan di Jambi

Message19.02.2016
FGD Tentang Kebakaran Hutan di Jambi

Kalu aek keruh di muaro, cubo tengok ke hulu.

-

Pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 FNF Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion bersama teman-teman LSM dari Jambi. Tujuan dari acara ini adalah untuk mendiskusikan permasalahan kebakaran hutan di Jambi dan menemukan fakta-fakta menarik terkait isu ini. Solusi yang ditawarkan oleh teman-teman dari LSM mengenai pencegahan kebakaran hutan akan diformulasikan oleh FNF Indonesia menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang akan diajukan kepada Gubernur Jambi.

Pada sesi pertama moderator Nur Kholim dari Freedom Institute mempersilahkan para peserta untuk menceritakan permasalahan kebakaran hutan yang melanda di kabupaten mereka. Berdasarkan sumber dari Pak Zulfli kebakaran ada kausalitasnya, terdapat unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan. Sedangkan kebakaran hutan di Jambi diakibatkan 90% oleh unsur kesengajaan.

Selain itu peserta juga menyayangkan pemberitaan media bahwa kebakaran terjadi akibat masyarakat setempat yang melakukan kegiatan peralihan lahan dengan metode membakar dan musim kemarau panjang atau lebih dikenal dengan fenomena El Nino. Pada kenyataanya masyarakat adat dan setempat sangat protektif terhdadap lingkungan dan metode peralihan lahan yang mereka lakukan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala yang masif. Setelah dibakar tanah dapat diolah kembali dengan baik oleh masyarakat setempat.

Semua peserta di forum setuju bahwa sumber utama dari terjadinya musibah kebakaran hutan disebabkan oleh konglomerasi perusahaan yang mengedepankan keuntungan tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahtraan masyarakat sekitar. Izin konsesi lahan tidak jelas dan dapat dikeluarkan dengan sangat mudah oleh pemerintah kabupaten dan juga oleh pemerintah provinsi. Dengan akses yang sangat mudah perusahaan dapat melakukan kegiatan land-clearing yang berskala masif.

Izin konsesi yang mudah juga menyebabkan terjadinya konflik tenurial antara masyarakat lokal dan perusahaan. Perusahaan dengan kekuatan kapital yang besar menggunakan kekuatan apparatus negara seperti polisi dan anggota militer untuk mengamankan wilayah perkebunan yang kepemilikan legalitasnya tumpang tindih.

Dari hasil diskusi juga ditemukan fakta bahwa metode land-clearing dengan cara membakar lebih murah dibandingan dengan cara penebangan konvensional . Pada umunya perusahaan menyuruh oknum-oknum tertentu untuk membakar lahan yang belum digarap. Setelah dibakar izin pengelolahan lahan dari kepala daerah atau kecamatan dapat diberikan lebih cepat untuk perusahaan.

Setelah para peserta menceritakan permasalahan kebakaran hutan yang ada di Jambi, peserta mengajukan beberapa solusi kebijakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan lagi. Salah satu solusi yang diajukan adalah harus adanya penegakan hukum yang adil. Karena banyak kasus-kasus kebakaran hutan diabaikan begitu saja dan tidak medapat perhatian khusus dari pengadilan lokal. Banyak tersangka dan oknum-oknum perusahaan yang lolos dengan mudah dari sanksi-sanksi hukum. Kemudian juga diajukan solusi mengenai kejelasan kepemilikan lahan dan pembatasan pemberian konsesi terhadap perusahaan.

Diskusi ditutup oleh fasilitator dengan meyatakan bahwa permasalahan atau konflik-konflik selalu terjadi dalam wilayah abu-abu. Kita harus medorong konflik ke dalam ruang yang lebih transparan dan regulative. Maka dari itu kita harus memformulasikan kebijakan pencegahan kebakaran dan perlindungan hutan yang nantinya diadopsi di dalam PERDA kota Jambi.