Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

dalam Sektor Energi Baru dan Terbarukan untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim
Message02.02.2016
Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sektor Energi Baru dan Terbarukan

Perubahan iklim tidak hanya mendatangkan ancaman terhadap kehidupan manusia, namun juga menghadirkan peluang secara bersamaan. Sebagaimana dilansir oleh lembaga International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) yang menyatakan, bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (The Sustainable Development Goals/SDGs) pada periode 2016-2030 salah satunya adalah dalam rangka  mengatasi dampak perubahan iklim,  mencapai ribuan triliun.

SDGs menyasar 17 tujuan seperti mengurangi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, akses ke energi yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur.

Hal ini tentu saja memberikan efek berantai (multiplier effect) pada perekonomian. Dalam 17 tujuan dan 161 sasaran target SDGs, salah satunya untuk tujuan air bersih dan sanitasi, potensi ekonominya sekitar Rp 1.000 -3.000 triliun dari pengusaha toilet, perpipaan dan sektor terkait.

Pemerintah Indonesia beerkomitmen untuk ikut berartisipasi dalam penaggulangan perubahan iklim global dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK0 sebesar 26 % pada tahun 2020 dari tingkat Business as Usual  (BaU) dengan pendanaan nasional, dan mencapai 41% apabila mendsapat dukungan pendanaan Internasioanl. Komitmen ini secara nasional diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasioanl Penurunan Emisi gas Rumah kaca (RAN-GKR)

Bidang berbasis energy (termasuk transportasi) umumnya merupakan salah satu contributor yang cukup tinggi untuk emisi GRK (diperkirakan kurang lebih 90% dari total emisi CO2 dan 75% total gas rumah kaca di negara berkembang bersumber dari bidang berbasis energy). Di Indonesia, berdasarkan inventarisasi emisi GRK, emisi dari bidang berbasis energi menunjukkan trend peningkatan dan diperkirakan akan mendominasi emisi GRK pada masa mendatang.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, pemerintah membuat beberapa scenario kebijakan emisi bidang berbasis energy, antar lain:

  1. Penyediaan dan Pengelolaan energy baru terbarukan dan konservasi energy
  2. Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan
  3. Peneratan mandatory manejemen energy untuk penggunaan padat energy
  4. Penerapan clean coal energy
  5. Pemanfataan biogas
  6. Peningkatan pemanafaatan bahan bakar nabati dama BBM

Sejauh mana skenario kebijakan ini akan dimplemantasikan. Bagaimana stretegi pemerintah dalam mengimplementasikan? Untuk mengupas lebih dalam kebijakan pemerintah soal energi pasca penandatanganan Paris Agreement dalam COP 21, Friedrich Naumann Foundation (FNF) bekerja sama dengan Forum Energy Teknik UI dan Lembaga Kajian Keilmuan Hukum UI akan menyelenggarakan Dialog Kebijakan  dengan tema: “Komitmen & Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sektor Energi Baru dan Terbarukan”.

Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sektor Energi Baru dan Terbarukan
Peserta dari Mahasiswa UI
Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sektor Energi Baru dan Terbarukan
Narasumber muda dan generasi masa depan bangsa
Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sektor Energi Baru dan Terbarukan
Pak Harris Yahya dan Pak Djody Arya Prabawa