Konferensi: Agama, Negara dan Masyarakat di Abad Ke-21

Message03.11.2015
Konferensi: Agama, Negara dan Masyarakat di Abad Ke-21

Jakarta – Konferensi Agama, Negara dan Masyarakat sukses diselenggarakan pada tanggal 2 November 2015 bertempat di Goethe Haus Jakarta. Konferensi yang masuk dalam rangkaian perayaan Festival Jerman - Indonesia ini merupakan hasil kerjasama antara Friedrich Naumann Foundation, German Embassy dan Goethe Institut Jakarta. Konferensi ini dibuka langsung oleh Dr. Georg Witschel selaku Duta Besar Jerman untuk Indonesia.
Pemilihan tema Agama, Negara dan Masyarakat di Abad ke-21 didasarkan pada fakta kebutuhan bahwa perlunya dibangun dialog seputar isu keagamaan antara Indonesia dan Jerman secara konsisten. Dialog antaragama telah menjadi penopang penting hubungan bilateral selama beberapa tahun. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia berpotensi menjadi contoh bagi kawasan asia tenggara, namun pada saat yang bersamaan ada problematika mengenai toleransi terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia.

Sedangkan di Jerman, keberagaman religious terus berkembang dalam beberapa dasawarsa, Islam mulai diterima dibuktikan dengan adanya kebijakan konstruktif salah satu contohnya yaitu pengadaan mata pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah negeri. Akan tetapi kemajuan toleransi terhadap islam dirasa mencemaskan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Atas latar belakang di atas, kami Friedrich Naumann Foundation menyelenggarakan 4 panel diskusi yang sekiranya dapat menjadi media bertukar pikiran antara apa yang terjadi di Indonesia dan Jerman terkait isu keberagaman agama.

Panel 1: “Hukum dan Agama  Sudut Pandang Jerman dan Indonesia”

Menghadirkan:

  • Markus Löning, vice President of Liberal International;
  • Bambang Iriani Djajaatmadja, KEMENKUMHAM RI;
  • Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Yogyakarta;
  • Prof. Franz Magnis-Suseno, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara;
  • Prof. Dawam Rajardjo, Lembaga Studi Agama dan Filsafat/LSAF;
  • Dan Ahmad Junaidi dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman/SEJUK, sebagai moderator.

Yang bisa disimpulkan dari panel diskusi yang komprehesif ini adalah perlunya tinjauan dan tindakan lanjut dari Pemerintah Pusat terkait perda-perda syariah yang mengharuskan kelompok agama minoritas mengikuti aturan kelompok mayoritas, karena pada dasarnya Negara wajib melindungi hak setiap warga negara yang tidak membedakan agama dan kepercayaan mereka. Sistem demokrasi yang mewakili setiap golongan merupakan sistem terbaik untuk menegakan toleransi tanpa berpihak pada penganut agama mayoritas.

Panel 2: “Kebebasan Berbicara Versus Perlindungan Martabat Agama  Analisis Perundang-undangan dan Praktik di Indonesia dan Jerman”

  • Dimoderasi oleh Christina Schott, Jogja Interkultur;
  • Andy Budiman Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman/SEJUK;
  • Endy Bayuni, Senior Editor, Jakarta Post;
  • Martin Ramstedt, Max-Planck- Institut für Ethnologie Halle;
  • Achmad Uzair Fauzan

Panel diskusi ini banyak mengangkat fakta bahwa kebebasan berekspersi dan berpendapat sering kali berbentrokan dengan etika-etika bertoleransi terhadap agama tertentu. Batas-batas Perundang-undangan mengenai berpendapat dan perlindungan identitas dan martabat religius menjadi topik panas yang diperdebatkan. Ketika agama dibawa keruang publik, siapakah pemeluk agama mendapatkan kritik, tanggapan dan bahkan ejekan mengenai agamanya?

Panel 3: “Perlindungan Kelompok Minoritas Agama  Mekanisme, Kebijakan dan Tantangan”

Moderator oleh Ulil Abshar-Abdalla, Chair, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP),

Panelis:

  • Prof. Franz Magnis-Suseno, Sekolah Tinggi Fil safat Driyarkara;
  • Mubarok Tolchach, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama RI;
  • Siti Musdah Mulia, Nahdlatul Ulama
  • Judith Schlehe, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
  • Faruk Tuncer, Forum muslimischer Stipendiatinnen & Stipendiaten

Kategorisasi agama seharusnya bukan membuka peluang konflik, Ibu Musdah berpendapat bahwa adalah tugas KEMENAG yang seharusnya menjadikan agama sebagai peningkatan spritualisme sehingga tidak ada rakyat terdzalimi dengan korupsi (mark up) anggaran, ketidakadilan hukum dan sebagainya.

Diskusi Panel Tingkat Tinggi

Berlaku sebagai Moderator, Moritz Kleine-Brockhoff – Director of Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (FNF) Indonesia

Panelis:

  • Markus Löning, Vice President of Liberal International, former Federal Government Commissioner for Human Rights Policy
  • Prof. Fritz Schulze, Universität Göttingen
  • Eva Sundari, PDIP, Member of the Indonesian Parliament
  • Prof. Azyurmadi Azra, Jakarta Islamic State University

Ketika ditanyai mengenai pendapatnya dalam menghadapi kasus Intoleran di Indonesia, Prof Azyumardi Azra menyampaikan beberapa alasan yang membuatnya tetap optimis:

  1. Stabilitas Politik,sejalan dengan pendapat Prof. Azyumardi Azra, Eva Sundari menyampaikan selama agama masih dijadikan komoditas politik akan sangat sukar menciptakan situasi damai diantara masyarakat Indonesia.
  2. Penguatan Islam yang bertoleransi, beliau menambahkan bahwa sifat “terlalu semangat” yang dimiliki pemeluk agama justru melukai hak pemeluk agama lainnya
  3. Penguatan Partai Politik Non Islam, sebagai bentuk berkedaulatan yang tidak memandang agama tertentu
  4. Pertumbuhan ekonomi
  5. Pertumbuhan Golongan Kelas Menengah