Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Message23.02.2016
Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh negara dan didukung oleh peran masyarakat. Begitulah inti dari Kongres Nasional “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” yang diselenggarakan pada 23 Februari 2016 atas kerjasama Komnas HAM, Wahid Institute dan Kedutaan Besar Kanada di Indonesia.

Dalam sambutannya, Helene Viau sebagai charge d’affaires Kedutaan Besar Kanada menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai ideologi yang menegaskan pentingnya persatuan, kemanusiaan dan demokrasi. Sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia sering dijadikan contoh masyarakat yang toleran. Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Nur Kholis menekankan peran negara sebagai pemangku kebijakan terkait KBB. Hal ini telah tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan juga sesuai dengan Konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2005. Namun, pelanggaran KBB masih banyak ditemui di Indonesia, baik itu secara aktif maupun melalui tindakan pembiaran.

Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan sejumlah narasumber yang sangat informatif. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memaparkan bahwa perlindungan terhadap KBB sesuai dengan komitmen pemerintah sebagaimana terekam dalam Nawa Cita. Namun, kerukunan umat beragama saat ini seringkali terancam oleh gerakan radikalisme. Sementara itu, Pelapor Khusus KBB Komnas HAM, Imdadun Rahmat turut menyoroti peningkatan pelanggaran KBB dari tahun 2014 hingga 2015, dengan Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai terduga pelaku terbesar. Di lain pihak, Yenny Wahid selaku Direktur Wahid Institute memaparkan temuan lain, bahwa pihak Kepolisian justru menjadi aktor negara yang paling banyak terlibat dalam pelanggaran KBB. Temuan menarik juga diungkapkan oleh Pelapor Khusus KBB Komnas HAM, Jayadi Damanik, bahwa kota justru merupakan wilayah yang lebih intoleran dibandingkan wilayah kabupaten. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan sebaran pelanggaran KBB tertinggi.

Sebagai pembicara pamungkas, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan peran penting negara dalam menjamin KBB. Negara perlu hadir untuk membumikan ajaran agama dan melindungi pemeluknya. Sementara peran aktif masyarakat diperlukan dalam relasi check and balance KBB. Di penghujung acara, penghargaan diberikan kepada Wali Kota Kupang dan Bupati Purwakarta sebagai Pemerintah Daerah yang proaktif dalam perlindungan dan pemenuhan KBB.

Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Opening Remarks Helen Viau, Kedutaan Besar Kanada
Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Penyerahan Penghargaan kepada Wali Kota Kupang dan Bupati Purwakarta