Political Implications of COVID-19: The Death or Rebirth of Liberalism?

Zoomersbach Zursday, 28 Mei 2020
Opinion29.05.2020Aquino Hayunta, Alumni IAF dari Indonesia
Hang In There. Image created by Ayşegül Altınel. Submitted for United Nations Global Call Out To Creatives - help stop the spread of COVID-19.
Hang In There. Image created by Ayşegül Altınel. Submitted for United Nations Global Call Out To Creatives - help stop the spread of COVID-19.Image created by Ayşegül Altınel. Submitted for United Nations

Ini adalah semacam ringkasan hasil diskusi yang diselenggarakan oleh International Academy for Leadership (IAF) Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Diskusi ini diselenggarakan untuk alumni dari IAF di seluruh dunia. Karena temanya cukup menarik, sembari mendengarkan saya coba bikin ringkasannya. Diskusi ini menarik karena mencoba untuk merefleksikan apa yang tengah terjadi di dunia ini dari segi ideologi liberal, sektor ekonomi dan sektor kesehatan dikaitkan dengan pandemi. Wacana semacam ini yang perlu meramaikan perbincangan kita hari-hari ini.

Catatan ini tentu seadanya sifatnya, belum diedit, dicatat secara real time ketika diskusi berlangsung, dan belum punya energi untuk membaca ulang utk memperbaiki di sana-sini.

Para pembicara: Sven Gerst, Bican Şahin, Emmanuel Martin and Radu Magdin (lihat akhir tulisan utk keterangan tentang mereka ini)

 

POINTERS:

Penanganan pandemi mesti seimbang antara memperhatikan antara aspek kesehatan dengan aspek menjaga ekonomi serta aspek politik supaya tidak terlalu ambruk.

Ada ide bahwa tindakan lockdown sebetulnya bertentangan dengan ide liberalisme. Tindakan pencegahan perlu, tapi jangan sampai merampas kebebasan dasar orang.

Orang Liberal harus lebih menaruh perhatian pada tanggung jawab personal, self regulation and self control, di mana aspek-aspek ini menjadi merosot selama pandemi, sehingga memberikan kesempatan pada negara untuk mengontrol warganya. Jadi sebagai liberal kita harus memastikan bahwa kesadaran tindakan kesehatan sepenuhnya kita jalankan sebagai tanggung jawab diri sendiri, karena kalau kita gagal menjalankan ini, maka memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memaksakannya kepada kita. Dan ini preseden buruk untuk prinsip liberalisme.

Apakah campur tangan pemerintah-pemerintah negara dunia dalam membatasi kebebasan individu saat ini bersifat sementara atau permanen? Ini tergantung pada rezim yang berkuasa di negara tersebut. Di Turki yang rezimnya lebih dekat ke populisme atau negara lainnya, tindakan pembatasan ini sulit ditebak apakah akan permanen atau sementara. Sementara di negara-negara demokrasi lebih ada kepastian bahwa tindakan pembatasan tersebut adalah sementara. Jadi selain aspek kesehatan dan ekonomi, soal kebebasan politik akan menjadi isu berikutnya yang penting untuk kita perhatikan dan awasi.

Soal teknologi: di sejumlah negara ada apps yang dikembangkan untuk melacak penyebaran COVID-19. Teknologi ini mulus ketika diluncurkan tanpa ada perdebatan (kasus Perancis), codenya open source, sehingga orang bisa melihat isi coding programnya. Jerman dan Swiss ikut mengembangkan apps ini. Apps ini sifatnya optional, tergantung orangnya mau install atau tidak.

Walaupun identitas penderita tidak disebutkan, namun tidak ada jaminan bahwa di kemudian hari program ini tidak akan diubah oleh pemerintah. Intinya, apps-nya sudah ada, potensi untuk digunakan untuk mengawasi warga ada di sana. Penggunaannya tergantung oleh pemerintah. Jadi model pelacakan seperti ini menimbulkan skeptisisme.

Apakah ada yang harus dikorbankan antara kesehatan, politik dan ekonomi?
Dalam waktu pendek dan mendesak, tentu ada sektor yang terpaksa dikorbankan, namun situasi ini tampaknya tidak akan bertahan lama. Karena orang-orang dan pemerintah telah lebih siap dan menggulirkan program-program pemulihan. Salah satu cara untuk meminimalisir pengorbanan adalah tidak menerapkan lockdown total, tapi menerapkan serangkaian protokol-protokol yang disesuaikan dengan masa pandemi. Syaratnya tentu pandemi sudah harus dalam kendali. Pertanyaan yang penting: pengorbanan dari sisi siapa?

Yang menarik adalah, ternyata sektor kesehatan sendiri juga ikut dikorbankan, terutama mereka yang menderita penyakit lain selain COVID-19, misalnya ada sejumlah pasien kanker yang terlambat dideteksi karena pandemi (sebagian menjauhi rumah sakit dan sebagian karena rumah sakit fokus ke penanganan pandemi). Di India, banyak sekali orang sakit di "jalanan" karena tidak terurus.

Soal sentralisasi penanganan? Bagaimana mesti dilakukan, terpusat dari pemerintah pusat atau disesuaikan oleh pemerintah daerah? Ada pendapat yang mengatakan musti cari jalan tengah, misalnya pemerintah pusat menetapkan aturan dasar, yang kemudian bisa dikembangkan sesuai kebutuhan oleh pemerintah daerah. Ada yang berpendapat bahwa penanganan ini tidak boleh terpusat, karena akan menghalangi inovasi yang mungkin muncul dari setiap pemangku kepentingan, atau tidak sesuai dengan konteks lokal.

Soal globalisasi: pandemi ini juga memunculkan pertanyaan tentang globalisasi. Proses globalisasi sebetulnya mempercepat penyebaran pandemi, di sisi lain karena setiap negara sibuk mengurusi diri mereka sendiri, maka kerjasama internasional yang menjadi inti dari globalisasi malah merosot. Jadi apakah globalisasi masih ada manfaatnya, atau setiap negara perlu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri?

Tapi di sisi lain, pandemi ini justru menunjukkan bahwa kita semua berada dalam satu perahu, karenanya kerjasama internasional menjadi sangat penting. Justru setiap negara jangan memikirkan dirinya sendiri. Misalnya penyebaran pandemi dari Cina pada masa awalnya akan lebih mudah ditangani kalau ada kerjasama internasional yang lebih harmonis daripada saling curiga atau perang dagang misalnya.

Soal masa depan industri yang berubah: haruskah kita berubah atau kembali ke masa sebelum krisis? Ada opini di mana sektor pariwisata dan penerbangan harus berubah menjadi lebih less-industry, lebih melindungi lingkungan misalnya. Turisme jangan dimatikan, tapi diubah menjadi lebih bertanggung jawab. Konsekuensinya misalnya, akan ada daerah-daerah wisata yang menjadi amat mahal untuk mengontrol populasi wisata yang akan mengunjunginya. Sektor privat akan menjadi salah satu pihak yang cepat beradaptasi. Adaptasi ini yang bikin cemas, ke arah makin fleksibel, atau justru makin membatasi kebebasan karyawannya?

Apa pengaruh pandemi pada demokrasi dan populisme? Pada pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka pandemi ini akan makin membuat orang makin percaya pada ilmu pengetahuan dan kepakaran, sementara pada pemerintahan yang lebih populis, maka justru orang-orang akan lebih percaya pada ide-ide populisme seperti konspirasi.

Campur tangan pemerintah sebetulnya tidak hanya berbentuk pembatasan belaka, tapi juga terbuka kesempatan untuk pemberdayaan masyarakat. Kebebasan bukan berarti tidak adanya pengaturan, tapi menggunakan kesempatan ini untuk pemberdayaan dan kemandirian.

 

Biografi singkat panlis webinar

Bican Şahin
Bican Şahin is a professor of political science in the Department of Political Science and Public Administration at Hacettepe University, Ankara. He is the President of Freedom Research Association. He received his Ph.D. at the University of Maryland, College Park in 2003. Among his research topics are classical liberal and libertarian philosophy, the relation between liberal democracy and Islam, and the relationships between state and civil society in Turkey.

Emmanuel Martin
Dr Martin holds a PhD in economics from the University of Aix-en-Provence, France. He has worked with French think tanks such as ALEPS or IREF but also with the Cato Institute in Washington DC. He has been the editor of the Atlas Economic Research Foundation francophone platform, LibreAfrique.org and the director of the Institute for Economic Studies-Europe, which runs pro-liberty seminars across the old continent. He took part in École de la Liberté, a freedom-oriented MOOC programme in France. He is an expert with the online review Geopolitical Intelligence Services and his analyses are republished in various publications in Europe and Africa. He teaches at the University of Aix-Marseille and Institut Catholique d’Études Supérieures in France.

Radu Magdin
Radu is a global analyst, consultant and trainer, passionate for power, strategy and communi-cations. He focuses on helping individuals and organisations lead, compete and communicate. He worked as a honorary advisor to the Romanian Prime Minister (2014-2015) and advised the Moldovan PM (2016-2017) on a range of strategic issues, from political strategy and global communications to reforms implementation and external affairs. Radu, a frequent event speaker himself, has also helped Speakers of Parliament, MPs and MEPs to campaign successfully and deliver once in power. He works to make mainstream politics popular again and combat populism. He is keen to help empower girls and women around the world, and has worked on a variety of leadership and empowerment trainings together with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom and the European Women Academy