Sekolah Anti Korupsi Angkatan 3

Mataram – Lombok
Message18.04.2016
Sekolah Anti Korupsi Angkatan 3

Era Reformasi lekat kaitannya dengan keterbukaan dan demokrasi. Salah satu titik penting dalam demokrasi Indonesia adalah diadopsinya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif sehingga masyarakat dapat memilih langsung wakilnya. Namun, sistem ini juga disinyalir lekat dengan politik uang yang melanggengkan praktik korupsi para pejabat daerah maupun tingkat nasional. Sebagai akibatnya, korupsi yang dulunya terpusat dan terstruktur pada era Orde Baru, kini menjadi terdesentralisasi (Yonky Harman, Kompas 18/4). Menjadi politisi pun dianggap sebagai salah satu cara untuk menambah kekayaan.

Sebagai salah satu komitmen dalam upaya pemberantasan dan pecegahan korupsi, FNF bersama dengan Partai Demokrat mengadakan Sekolah Anti Korupsi (SAK) Angkatan 3 di Hotel Golden Tulip Mataram, 15 April 2016. SAK kali ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya dua acara serupa diselenggarakan di Jakarta. Acara internal bagi kader Partai Demokrat ini dihadiri oleh perwakilan DPP Partai Demokrat, DPD Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan juga Bali. Bertindak sebagai pembicara inti adalah dua perwakilan dari Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK, Sujanarko dan Alfi Waluyo.

Sebagai pembicara pertama, Sujanarko mengungkapkan definisi pejabat publik (public officers) adalah mereka yang menghasilkan uang dari fungsinya dalam lembaga negara. Dalam hal ini, praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan aset negara, namun juga kekayaan melalui cara tidak sah (illicit enrichment) yang lekat dengan praktik suap dan gratifikasi. Dalam sebuah risetnya pada tahun 2009 – 2014, KPK menemukan bahwa alasan “mempercepat waktu pengurusan” merupakan alasan utama tingginya tingkat gratifikasi di Indonesia (46,85% pada tahun 2014). Sementara itu, tingkat pemberian “uang pelicin” di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja.

Sekolah Anti Korupsi Angkatan 3
Paparan KPK mengenai Modus Korupsi Anggota DPR/DPRD

KPK kemudian memaparkan temuan penting lainnya, yaitu 151 dari 487 pelaku kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kader partai politik yang merupakan anggota DPR/DPRD dan kepala daerah). Terkait dengan partai politik, tiga elemen penting dalam parpol yang seringkali menjadi penyebab langgengnya praktik korupsi, yaitu sistem rekrutmen, kode etik dan pengkaderan. Dalam presentasinya, Alfi Waluyo memaparkan temuan-temuan terkait rekrutmen parpol yang akhirnya rentan dengan praktik korupsi, yaitu prosedur rekrutmen yang masih belum mapan, proses yang masih konvensional, dan kecenderungan yang oligarkis. Sementara itu, dalam urusan kaderisasi, temuan yang patut dicermati adalah standar kriteria yang belum kokoh, organisasi sayap belum sepenuhnya menjadi sumber kaderisasi partai hingga alokasi sumber daya bagi program dan kegiatan pengkaderan yang belum memadai. Temuan-temuan penting ini perlu diperhatikan guna menghasilkan kader parpol yang berkompeten nantinya ketika menjadi pejabat publik.

Sekolah Anti Korupsi Angkatan 3
Diskusi pembicara KPK dan peserta dari Partai Demokrat

Sebagai penutup SAK Angkatan 3 ini, pembicara merekomendasikan adanya koreksi dan penyelarasan regulasi terkait komitmen antikorupsi. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah adanya kesadaran pejabat publik dan masyarakat akan hak dan kewajibannya sehingga praktik suap dan gratifikasi untuk sesuatu yang seharusnya telah menjadi hak dapat berkurang dan terus berkurang.

Sekolah Anti Korupsi Angkatan 3