Seminar “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi”

Message18.04.2016
Seminar “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi”

Isu korupsi selalu menarik untuk diperbincangkan. Di Indonesia, keterkaitan antara isu korupsi dengan penyelenggara negara yang sebagian berasal dari partai politik akhirnya memunculkan stigma negatif kepada partai politik. Di sisi lain, sistem multipartai dan pemilu langsung di Indonesia juga tengah dipertanyakan keterkaitannya dengan “biaya politik” yang seringkali berujung pada korupsi.

Mengambil lokasi di Hotel Golden Tulip Mataram, Friedrich Naumann Foundation dan Partai Demokrat menyelenggarakan seminar dengan tajuk “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi” pada tanggal 14 April 2016. Acara ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, organisasi masyarakat serta sejumlah kader Partai Demokrat dan partai lainnya di Mataram. Gubernur NTB, DR. KH. TGH. Muhammad Zainul Majdi, juga berkesempatan hadir sebagai keynote speaker acara.

Seminar “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi”
DR. KH. TGH Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya, Gubernur NTB, Zainul Majdi atau yang akrab disapa TGB mengingatkan peran parpol yang seharusnya juga dapat menjadi policy maker. Selama ini, parpol seringkali hanya dihubungkan dengan urusan politik yang lekat dengan biaya besar. Oleh karena itu, parpol seharusnya memegang peran penting dalam internalisasi integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, korupsi yang seringkali dianggap sebagai “budaya” masyarakat Indonesia juga menuntut peran keluarga dalam menyemaikan nilai-nilai antikorupsi.

Bertindak sebagai moderator, Jansen Sitindaon dari DPP Partai Demokrat melanjutkan diskusi dengan pertanyaan “bagaimana peran sistem multipartai dan pemilihan langsung dalam upaya pemberantasan korupsi?”. Masing-masing panelis yang terdiri atas Sujanarko (Direktur Pendidikan & Layanan Masyarakat KPK), Jemmy Setiawan (DPP Partai Demokrat) dan M. Husni Thamrin (Program Officer FNF) menyampaikan perspektif beragam terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Beberapa poin penting adalah perbedaan transparansi parpol di Indonesia dan sejumlah negara maju. Di Jerman misalnya, setiap parpol harus melaporkan transparansi dana mereka ke publik. Di lain pihak, negara turut berkontribusi dalam pendanaan parpol sesuai dengan perolehan suaranya. Hal ini tidak lepas dari peran parpol yang seharusnya menjadi pilar dan instrumen demokrasi negara. Sebagai penutup, Sujanarko mengungkapkan tiga hal penting yang harus dimiliki dalam menekan tingkat korupsi, yaitu nilai, sistem dan kepemimpinan yang baik.

Seminar “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi”
Panelis seminar
Seminar “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi”
Sesi tanya jawab