Seperti Apa Tepatnya Hak, Kebebasan dan Keadilan dalam Filsafat Politik?

Filsafat Politik, Jason Brennan, FNF Indonesia, lembaga Indeks
Message08.10.2020
Filsafat Politik

Filsafat Politik merupakan instrumen untuk melakukan penilaian normatif terhadap institusi-institusi baik formal maupun informal. Dengan filsafat politik kita bisa menakar sejauh mana sebuah institusi itu adil atau tidak adil dan fair atau tidak fair.

Hal itu disampaikan oleh salah satu narasumber, Sukron Hadi, dalam diskusi online bertajuk Hak, Kebebasan dan Keadilan dalam Filsafat Politik pada Senin (24/08). Diskusi tersebut merupakan seri I dari empat seri diskusi yang membedah buku terjemahan Filsafat Politik (2020) karya Jason Brennan. Buku dan disksusi tersebut dihadirkan atas kerjasama Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dengan mitra kerjanya Lembaga Indeks, serta didudukung oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Ganes Woro Retnani dari FNF Indonesia menyampaikan bahwa kerjasama antara FNF Indonesia dengan Lembaga Indeks (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) meliputi isu kebebasan ekonomi, sipil dan politik serta bagaimana kita membangungun kerangka kebihinekaan dan perdamaian untuk menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis. Penerbitan buku Filsafat Politik dan diskusi ini adalah salah satu kegiatan dalam kerangka kerjasama tersebut. Adapun Perwakilan Kemenkumham Republik Indonesia Cut Veroza dalam sambutannya berharap diskusi dan buku Filsafat Politik karya Jason Brennan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Sukron—yang juga selaku editor dan salah satu penerjemah buku tersebut—dalam presentasinya yang bertema “Hak dan Keadilan dalam Filsafat Politik” menyampaikan bahwa  dalam menilai secara normatif sebuah institusi penting bagi kita memiliki pengetahuan tentang ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, antropologi dan sosiologi. “Mengutip Brennan, Ilmu Sosial diperlukan untuk menilai institusi untuk menilai secara normatif sebuah institusi.  Tapi itu saja tidak cukup, kita perlu Teori Keadilan. Tentang teori keadilan apa yang tepat, itu menjadi perdebatan selama berabad-abad. Namun perdebatan itu kembali keras ketika Jonh Rawls menerbitkan buku A Theory of Justice,” kata Menejer program Lembaga Indeks itu. Menurut Sukron, teori keadilan Rawls berangkat dari pernyataannya bahwa sebagian besar dari kita (anggota masyarakat) itu egois. Sehingga cenderung tidak setuju pada institusi dan aturan yang terbaik untuk semua. Kita cenderung menyukai aturan yang menguntungkan diri sendiri. Karena itu prinsip-prinsip keadilan harus mengatasi itu dengan adil atau rasional secara moral untuk menetapkan hak dan kewajiban dan untuk menentukan distribusi manfaat dan beban kerja sama sosial yang tepat.

Ada tiga teori keadilan yang disampaikan dalam buku Brennan. Menurut Sukron, teori-teori keadilan itu adalah utilitarianisme, liberal kiri atau liberal equality dan terakhir adalah liberal klasik dan libertarian.“Utilitarianisme berpendapat bahwa semakin aturan atau tindakan itu dapat memaksimalkan kebahagiaan total masyarakat dan meminimalkan rasa sakit secara total, maka itu semakin adil, terlepas apakah itu melanggar hak atau tidak” beber Sukron dalam diskusi yang dimoderatori oleh Nanang Sunandar (Direktur Lembaga Indeks dan salah satu penerjemah buku) itu. Menurut kelompok  liberal kiri dan libertarian, teori keadilan a la utilitarianisme itu bahaya dan keliru. Menurut Sukron, itu karena utilitarianisme gagal untuk menghormati “keterpisahan orang-orang”. Masing-masing orang memiliki seperangkat hak. Bagi Nozick (libertarian) dan Rawls (liberal kiri), masing-masing orang (yang melekat padanya seperangkat hak) memiliki tujuan hidupnya sendiri di dalam kehidupan pribadi masing-masing yang terpisah-pisah.

Di sini Sukron menegaskan bahwa baik liberal kiri ataupun libertarian sepakat bahwa dalam menerapkan teori keadilan, institusi tidak boleh menomorduakan hak dasar demi apa pun. “Hak simpelnya itu kartu truf yang melarang siapa pun memanfaatkan kita sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka atas nama apa pun, termasuk atas nama keadilan”, katanya. Sebelum menutup presentasi, Sukron mengajukan pertanyaan kritis. Apa sih manfaatnya belajar Filsafat Politik dan Teori Keadilan? Berdasarkan realitas, apakah menghormati dan melindungi hak dan kebebasan itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat? “Iya, dong. Karena realitasnya, menghormati dan melindungi hak dan kebebasan itu memang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” tegasnya. Pandangan itu Sukron perkuat dengan data-data terkait itu, yang juga ia tulis dalam pengantar buku Filsafat Politik. Menurutnya, Indeks Demokrasi 2019 oleh Economist Intelegence Unit menjadikan kebebasan sipil dan politik (hak sipil dan politik) sebagai salah satu ukuran kualitas demokrasi sebuah negara. Negara yang skornya tertinggi: Norwegia, Islandia, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Denmark, Swiss, Kanada.

Negara-negara tersebut, lanjut Sukron, dikenal sebagai negara yang masyarakatnya sejahtera (secara ekonomi, pendidikan, kesehatan) dengan iklim demokrasi yang baik dan stabil.  Negara-negara tersebut juga masuk di peringkat atas sebagai negara paling bahagia (Laporan Kebahagiaan Dunia 2019 dari Sustainable Development Solutions Network). Dalam kebebasan ekonomi, Sukron juga membeberkan data. Indeks Kebebasan Ekonomi 2020 oleh The Heritage Foundation menunjukan bahwa enam negara yang tingkat kebebasan ekonominya paling tinggi di dunia itu masyarakatnya relatif makmur, pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi dan tingkat pengangguran yang sangat rendah, seperti Singapura, Hongkong, Selandia Baru, Australia, Swiss dan Irlandia. Narasumber lain, Muhamad Iksan, sebelum menyampaikan materinya mengucapkan selamat kepada FNF Indonesia dan Lembaa Indeks yang telah menerbitkan buku terjemahan Filsafat Politik karya Jason Brennan ini.

Membawakan tema “Ketidaksepakatan pada Nilai-nilai Fundamental dalam Filsafat Politik”, Iksan, mengutip Leon Baradat, menyebut politik sebagai jembatan antara ekonomi dan dunia nyata. Dalam spektrum politik dan  ekonomi ada beberapa aliran. “Dalam politik, spektrum paling kiri adalah ‘radikal’, bergeser ke tengah ada ‘liberal’ kemudian ‘moderat’. Lalu dari tengah bergeser ke kanan ada ‘konservatif’, lalu ‘reaksioner’. Yang paling kanan penjaga tradisi dan paling kiri adalah pendukung progresivitas,” papar Dosen Universitas Paramadina ini. Sedangkan dalam ekonomi, menurut Iksan, spektrumnya adalah yang paling kiri adalah ekonomi sentralistik, kemudian yang tengah adalah sosialisme  dan paling kanan adalah liberal atau pendukung pasar bebas. Perbedaan pandangan dalam filsafat politik menurut Iksan titik tekannya pada ekonomi.

Adapun dalam buku Jason Brennan, menurut Iksan, gagasan-gagasan yang ditawarkan terlihat konkrit. Ada tiga spektrum pemikiran politik, yakni Liberal klasik dan libertarian menekankan kebebasan & otonomi individu, Filsafat politik komunitarian dan konservatif cenderung menekankan keteraturan dan komunitas, Filsafat liberal-kiri dan sosialis cenderung menekankan kesetaraan dalam materi dan status sosial. Narasumber lain, Djohan Rady dari Indo-Libertarian, yang membawakan tema “Sifat Alamiah Kebebasan” lebih memilih untuk membahas kebebasan tidak terlalu terpaku pada buku Filsafat Politik atau tidak mebahasnya terlalu apa adanya, tapi juga ia akan menanggapi dan mengkritisinya. Menurut Djohan, buku Filsafat Politik ini adalah buku pengantar yang baik ke dalam Filsafat Politik dan membantu bagi pembaca yang ingin memahami aspek-aspek yang paling dasar dari Filsafat Politik dari perspektif libertarian. Alasannya, buku ini memiliki satu kekuatan.

“Satu kekuatan buku ini penulisnya mampu menjabarkan persoalan-persoalan Filsafat Politik secara lugas dan sederhana dan meramunya menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami,” ungkap Djohan. Tapi menurut Djohan buku ini terlalu terjebak pada pemetaan yang cenderung ke universalisme etis. Untuk itu ia menawarkan prinsip lokalisme. Lokalisme, secara sederhana, adalah prinsip politik yang menekankan bahwa implementasi prinsip-prinsip etika-politik seperti libertarianisme, sosialisme, atau komunisme, harus memperhatikan problem skalabilitas. Nah, apa itu problem skalabilitas? “Problem skalabilitas adalah problem yang menyatakan bahwa apa yang berlaku pada skala atau ukuran kecil, tidak dapat berlaku pada skala atau ukuran besar, dan sebaliknya,” bebernya. Selain itu, ia juga mengkritis dikotomi spektrum politik kanan, tengah dan kiri sudah. Menurutnya itu tidak relevan lagi. “Jika Anda adalah seorang libertarian, maka mendukung kebijakan-kebijakan yang bersifat komunal dan sosialistik akan dianggap sebagai kontradiksi. Dengan kata lain, pemetaan posisi yang absolutis seperti yang dilakukan Jason Brennan sama sekali tidak membuka ruang kemungkinan bagi jalan tengah,” Djohan mengkritisi.

Dalam sesi Tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang diajukan peserta kepada narasumber. Tapi dalam tulisan ini akan disampaikan satu pertanyaan yang cukup penting, yakni “Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak dan kebebasan dasar?” Ketiga narasumber sepakat menjawab, itu dapat dilakukan dengan efektif melalui pendidikan. Baik pendikan formal maupun informal. Baik oleh lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat seperti Indeks, pemerintah, partai politik ataupun masyarakat secara luas. Baik jangka pendek, ataupun jangka panjang.