Workshop “Social Policy and Freedom”

Message07.03.2016
Workshop “Social Policy and Freedom”

Isu kesejahteraan masyarakat seringkali diperdebatkan di dalam kebijakan ekonomi negara. Dalam kerangka Liberalisme, dimensi kebijakan sosial (social policy) juga seringkali dipertanyakan, mengingat hakikatnya yang dekat dengan kebebasan (freedom).

Untuk mempelajari Social Policy secara lebih mendalam, Friedrich Naumann Foundation bersama dengan Students For Liberty (SFL), Youth Freedom Network (YFN), Freedom Institute dan suarakebebasan.org mengadakan workshop “Social Policy and Freedom” di The 101 Hotel Sedayu, Darmawangsa pada 4 – 6 Maret lalu. Workshop ini diikuti oleh 24 mahasiswa yang berasal tidak hanya dari Jakarta, namun juga Bandung, Semarang, Lampung hingga Padang. Workshop ini juga merupakan tindak lanjut dari Curriculum Meeting on Social Policy and Social Market Economy yang telah diadakan sebelumnya.

Workshop hari pertama dibuka dengan pemaparan materi Social Policy oleh peneliti Smeru Research Institute, Athia Yumna. Dalam presentasinya, Athia Yumna menyoroti relasi antara perkembangan demokrasi di sebuah negara dan kebijakan sosial yang dihasilkannya. Menurut Bangura dan Hedberg (2007), perkembangan ekonomi sebuah negara tidak selalu dapat menjadi patokan perkembangan kebijakan sosialnya. Perbedaan kebijakan sosial di sejumlah negara-negara demokratis turut bergantung pada kualitas industrialisasi, pasar tenaga kerja, kekuatan masyarakat sipil dan sistem politik negara tersebut. Namun, salah satu temuan penting yang patut dicatat adalah seluruh 22 negara dengan Human Development Index (HDI) tertinggi adalah negara dengan sistem demokrasi.

Menginjak hari kedua, workshop dibuka dengan Speed Networking antarpeserta. Dalam waktu singkat, peserta workshop yang juga mewakili sejumlah organisasi maupun kelompok diskusi kampus dapat bertukar informasi dengan tujuan memperluas jejaring. Selanjutnya, fasilitator workshop, Muhamad Iksan dari Youth Freedom Network memimpin diskusi mengenai sejumlah kebijakan sosial yang pernah diterapkan di Indonesia. Peserta pun dibagi menjadi beberapa kelompok yang mendiskusikan berbagai kebijakan sosial Indonesia, mulai dari Bantuan Dana Usaha dari Pemerintah, Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, diskusi pun turut mengambil tema Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan sebagai tindak lanjut dariMillenium Development Goals (MDGs). Setiap kelompok kembali mendiskusikan kebijakan mana yang sebaiknya menjadi prioritas oleh Pemerintah Indonesia.

Workshop yang cukup produktif ini diakhiri oleh diskusi mengenai nilai-nilai kebebasan apa saja yang sebaiknya menjadi prioritas di Indonesia agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin penting seperti kebebasan individual, adanya persamaan hak, pentingnya kebebasan ekonomi hingga transparansi institusi negara menjadi aspirasi yang disampaikan oleh para peserta sebagai simpulan acara.

Workshop “Social Policy and Freedom”
Presentasi oleh Athia Yumna, SMERU Research Institute
Workshop “Social Policy and Freedom”
Presentasi Kelompok
Workshop “Social Policy and Freedom”
Diskusi Topik Sustainable Development Goals